Pengertian Hubungan Industrial Pancasila

Hubungan Industrial Pancasila
1.    Umum
Hubungan industrial pancasila adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa ( pekerja, pengusaha dan pemerintah) didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang tumbyh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.
2.    Tujuan
Mengembangkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara republik Indonesia 17 agustus 1945 di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pancasila
Dengan demikian jelaslah tujuan hubungan industrial pancasila adalah:
1.    Mensukseskan pembangunan dalam rangka mengembangkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur
2.    Ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan social
3.    Menciptakan ketenangan,ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha
4.    Meningkatkan produksi dan produktifitas kerja
5.    Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabatnya manusia
3.    Landasan
1.    Hubungan industrial pancasila mempunyai landasan idiil yaitu pancasila dan landasan konstitusional adalah undang-undang dasar 1945.
2.    Hubungan industrial pancasila juga berlandaskan kepada kebijaksanaan pemerintah untuk menciptakan keamanan
B       Pokok-pokok pikiran dan pandangan Hubungan Industrial Pancasila
1.    Pokok-pokok pikiran
1.    Hubungan industrial pancasila atas keseluruhan sila-sila dari pancasila secara utuh
2.    Hubungan industrial pancasila meyakini bahwa bukanlah hanya sekedar mencari nafkah
3.    Dalam hubungan industrial pancasila pekerja bukan hanya dianggap sebagai factor produksi
4.    Dalam hubungan industrial pancasila pengusaha dan pekerja tidak dibebankan
5.    Sesuai dengan prinsip musyawarah dan mufakat maka hubungan industrial pancasila berupaya menghilangkan perbedaan
6.    Dalam hubungan industrial pancasila didorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
7.    Asas-asas mencapai tujuan
1.    Hubungan industrial pancasila dalam mencapai tujuan mendasarkan diri kepada azas-azas pembangunan nasional
2.    Hubungan industrial pancasila dalam mencapai tujuan mendasarkandiri kepada azas pekerja dan pengusaha
3.    Sikap mental dan sikap sosial
1.    Untuk mewujudkan pokok pikiran dan tujuan dari hubungan industrial pancasila maka diperlukan pengembangan dari suatu sikap social
2.    Pihak pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pengasuh,pembimbing,pelindung dan pendamaiyang secara singkat berperan sebagai pengayom
3.    Serikat pekerja bukan hanya penyalur aspirasi kaum pekerja dengan hak-haknya
4.    Pihak pengusaha disamping diakui hak-haknya seperti hak milik, walaupun memp[unyai fungsi sosial dalam penggunannya
1.    Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila
Untuk mewujudkan falsafah hubungan industrial pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari antara pelaku proses produksi maka perlu diciptakan suatu kondisi
1.    Lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit
2.    Lembaga kerjasama Bipartit
Lembaga kerjasama bipartitpenting dikembangkan diperusahaan agar komunikasi antara pihak pekerja dan pengusaha berjalan lancer
1.    Lembaga kerjasama Tripartit
Di dalam perusahaan pemerintah juga merupakan pihak yang penting karena mewakili kepentingan masyarakat umum.
1.    Kesepakatan Kerjasama Bersama (KKB)
1.    Kesepakatan kerjasama berupa sarana yang sangat penting dalam mewujudakan hubungan industrial pancasila dalm sehari-hari
2.    Dalam kesepakatan kerjasama bersama semangat hubungan industrial pancasila perlu mendapat perhatian
3.    Untuk mendorong dicerminkannya falsafah hubungan industrial pancasila kedalam kesepakatan kerjasama
4.    Kelembagaaan penyelesaian perselisihan industrial
1.    Perlu disadari bahwa sekalipun kerjasama bipartite dan tripartite telah terbina dengan baik dan kesepakatan kerja sama bersama terbuka
2.    Kelembagaan penyelesaian perselisihan baik pegawai perantara, arbitrase P4D/P4P berfungsi dengan baik akan dapat menyelesaikan perselisihan dengan cepat.
3.    Peraturan perundangan ketenagakerjaan
1.    Peraturan perundangan berfungsi melindungi pihak yang lemah terhadap pihak yang kuat
2.    Setiap peraturan perundangan ketenagakerjaan harus dijiwai oleh falsafah hubunganindustrial pancasila
3.    Pendidikan hubunagn industrial
1.    Agar falsafah hubungan industrial pancasila difahami dan dihayati oleh masyarakat maka perlu falsafah
2.    Penyuluhan dan pendidikan mengenai hubungan industrial pancasila ini perlu dilakukan baik kepada pekerja
1.    Beberapa Masalah Khusus yang harus dipecahkan dalam pelaksanaan Hubungan Indutrial Pancasila
1.    Masalah Pengupahan
1.    Upah merupakan masalah sentral dalam hubungan industrial karena sebagian besar perselisihan terjadi bersumber dari masalah
2.    Penawaran tenaga kerja lebih besar dari permintan tenaga kerja maka posis tenaga kerja sangat lemah berhadapan dengan pengusaha
3.    Pemogokan
1.    Diatur dalam peraturan akan tetapi pemogokan akan dapat merusak hubungan antara pekerja dan pengusaha
2.    Musyawarah mufakat mogok bukanlah merupakan upaya yang baik dalm menyelesaikan masalah

Sumber : http://yulandini.wordpress.com/2010/04/07/hubungan-industrial-pancasila/